Rubrik

Tim Pengawasan Temukan 102 Produk Tidak Sesuai Ketentuan: Langkah Konkrit Kemendag Lindungi Konsumen

Posted On : 2011-12-13 14:54:40

Jakarta, 12 Desember 2011, Kementerian Perdagangan menggelar dan mempublikasikan hasil temuan Tim Pengawasan Barang Beredar di Lapangan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen.

Produk yang ditemukan tersebut berjumlah 102 produk, dikelompokkan menjadi 6 katagori, yaitu: (1) pangan olahan dan kosmetik, (2) pakaian, garmen, dan alas kaki, (3) mainan anak dan kerajinan, (4) elektronik dan alat-alat komunikasi, (5) alat-alat kebutuhan rumah tangga, serta (6) suku cadang kendaraan bermotor. Dari jumlah tersebut, 18 diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan standar, 79 tidak menggunakan label Bahasa Indonesia, 21 tidak menggunakan petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia, 11 tidak memiliki registrasi (MD/ML, P-IRT, CD/CL), serta 2 tidak memiliki izin impor. Hasil temuan ini, telah dikoordinasikan dalam Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), yang beranggotakan wakil-wakil dari unsur instansi terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenkes, BPOM, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim, Polri, Kemenperin, Kementan, dan instansi terkai t lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi pada konferensi pers mengenai hasil temuan produk-produk yang beredar di pasar yang tidak sesuai ketentuan di kantor Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya, Kepala Badan POM, Kustantinah sebagai anggota TPBB khususnya pangan menemukan beberapa makanan yang tidak memiliki izin peredaran dan tanpa melalui proses evaluasi BPOM sehingga tidak diketahui manfaat dan efeknya terhadap kesehatan. BPOM menemukan 1133 item makanan yang tidak sesuai ketentuan.

Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak menambahkan bahwa langkah ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sekaligus menumbuhkan tanggung jawab bagi pelaku usaha yang lain. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen agar dapat mengetahui aspek apa saja yang harus dilengkapi oleh setiap produk agar memenuhi ketentuan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L) sehingga tidak merugikan mereka sebagai konsumen.

Hasil pengawasan akan ditindaklanjuti dengan beberapa langkah yang akan diterapkan sesuai bentuk pelanggarannya. Adapun langkah-langkah tersebut dapat berupa pembinaan atau pemberian informasi, pemberian peringatan tertulis, penarikan barang (produk recall), pelarangan peredaran, atau penerapan sanksi pidana perlindungan konsumen.

Aktivitas ini merupakan upaya menegakkan peraturan yang sudah ada secara lebih tegas lagi dan akan terus digulirkan secara konsisten dan berkesinambungan. Langkah yang dilakukan dengan menggelar hasil temuan ini juga merupakan bagian dari kebijakan perdagangan terkait perlindungan konsumen dan pasar domestik. “Kita akan melaksanakan pengawasan seperti ini secara terus menerus, sampai pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku,” imbuh Wamendag.

Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang ikut mendampingi Wamendag berharap di masa mendatang para pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan barang dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen juga akan lebih kritis, cerdas, dan berani menyuarakan hak-haknya apabila produk yang dibeli atau dimanfaatkan tidak memenuhi persyaratan perlindungan konsumen. Demikian pula, dengan kelembagaan perlindungan konsumen harus lebih pro aktif bermitra dengan pemerintah dalam melindungi konsumen, serta pemerintah lebih koordinatif dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen.

Sekretaris Jenderal PIPIMM, Franky Sibarani yang juga sebagai anggota TPBB menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Kemendag ini sangat didukung oleh para pelaku usaha untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan dan dapat memberikan perlindungan pada konsumen.

Langkah Kemendag untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif ini dapat dimaknai dengan beberapa alasan. “Kebijakan ini bukanlah kebijakan yang bersifat proteksionis atau anti perdagangan. Kebijakan ini justru untuk memastikan terlaksananya perdagangan secara lebih baik, adil, transparan, dan bermanfaat sesuai esensi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan kegiatan berusaha, namun justru  untuk menumbuhkan perilaku berusaha yang lebih bertanggung jawab,” Tegas Wamendag.