Kegiatan

Media Briefing PIPIMM

Bertempat di : Ruang Rajawali Lantai 2 Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

 

Menjelang akhir tahun 2015, PIPIMM mengadakan Media Briefing yang diadakan pada hari Rabu, 23 Desember 2015 bertempat di Ruang Rajawali lantai 2 Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Media Briefing ke-2 di tahun 2015 ini  bertemakan “Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Tantangannya Terhadap Misleading Information Bagi Industri Makanan dan Minuman”. Hadir sebagai pembicara Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ibu Ir. Tetty Helfry Sihombing, MP dan Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian, Bapak Ir. Faiz Achmad, MBA, didampingi oleh Ketua Komite Tetap KADIN Bidang Industri Makanan dan Minuman Bapak Thomas Darmawan sebagai moderator.

Beredarnya isu yang menyesatkan/misleading information terkait keamanan produk pangan, khususnya dikaitkan dengan penggunaan dan dampak BTP masih akan menjadi tantangan bagi industri makanan dan minuman pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan informasi serta minimnya pengetahuan masyarakat dengan istilah BTP dan penggunaannya. Masyarakat seringkali mendapatkan informasi dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun media sosial. Namun sayangnya, masyarakat seringkali memilih untuk meneruskan kembali informasi yang didapat itu, tanpa menyaring atau mencari tahu kebenaran informasinya terlebih dahulu. Sehingga terjadi misleading information yang disebarkan secara terus menerus, terutama di media sosial. Untuk itu, PIPIMM mengadakan kegiatan Media Briefing dalam rangka menjalin komunikasi yang kondusif dengan media massa dan berharap media dapat membantu menyebarluaskan informasi yang benar dan tepat terkait misleading information BTP kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bapak Suroso, Ketua Umum PIPIMM memaparkan latar belakang berdirinya PIPIMM, serta program kerja PIPIMM yang telah dilaksanakan selama tahun 2015. Bapak Ir. Faiz Achmad sebagai pembicara pertama menyampaikan materi mengenai peranan Direktorat Jenderal Industri Agro dalam rangka meningkatkan kemampuan industri makanan dan minuman berdaya saing tinggi. Disampaikan oleh Bapak Faiz, bahwa Industri Agro merupakan industri andalan masa depan, karena didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Kontribusi industri agro terhadap PDB nasional secara keseluruhan pada triwulan II tahun 2014 adalah sebesar 8,67% dan meningkat pada triwulan II tahun 2015 menjadi sebesar 8,77%. Total kontribusi industri agro terhadap industri pengolahan non migas triwulan 2 tahun 2014 sebesar 45,32% dan meningkat menjadi sebesar 45,88% pada triwulan 2 tahun 2015. Nilai impor industri agro pada periode Januari-Juli 2015 sebesar US$ 6,555 milyar, menurun sebesar 15,44 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2014.

Bapak Faiz menyampaikan bahwa kebijakan Ditjen Industri Agro dalam perlindungan produk dalam negeri salah satunya dengan adanya peraturan tentang penerapan dan pengawasan SNI. Sampai saat ini telah diberlakukan SNI wajib terhadap 9 jenis produk, contohnya tepung terigu, kopi instan, air mineral, minyak goreng, dll.

Pembicara kedua, Ibu Ir. Tetty Helfry Sihombing, MP memaparkan materi mengenai penggunaan BTP pada makanan dan minuman. Ibu Tetty menyampaikan bahwa masalah utama keamanan pangan adalah cemaran mikroba, cemaran kimia, penyalahgunaan bahan berbahaya dan penggunaan BTP. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan mengatur jenis BTP yang diizinkan, yaitu terdiri atas 27 golongan. Sedangkan batas maksimum penggunaan BTP ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan POM. Dalam era kemajuan IPTEK dan pertumbuhan industri yang begitu pesat, penggunaan BTP tidak dapat dihindari karena BTP diperlukan untuk pembuatan produk yang inovatif. Konsumsi pangan yang mengandung BTP adalah aman sejauh tidak melampaui nilai ADI (Acceptable Daily Intake). Badan POM melakukan pengawasan BTP dalam pangan sebelum dan sesudah pangan beredar.

Ibu Tetty juga menjelaskan yang dimaksud dengan label pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Menurut PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan untuk pangan yang mengandung BTP pada label wajib dicantumkan golongan/jenis BTP. Pencantuman nama golongan BTP diperlukan agar setiap orang yang mengkonsumsi pangan secara jelas dapat mengetahui jenis-jenis BTP yang dipergunakan. Iklan BTP hanya dapat berupa anjuran dalam iklan layanan masyarakat untuk mendukung program atau kebijakan pemerintah dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat. Masyarakat dihimbau agar teliti dalam membaca label dan jadilah konsumen yang cerdas serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial.

PIPIMM akan lebih sering mengadakan acara media briefing, agar rekan-rekan media mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang kompeten dan terpercaya  sebagai edukasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat. Di tahun 2015 ini juga, PIPIMM lebih proaktif dengan membuka Pusat Layanan. Permasalahan BTP yang bersifat lintas komoditas. Masyarakat dapa menghubungi Pusat Layanan PIPIMM di nomor hotline: 021-25508181.