Kegiatan

Media Briefing PIPIMM

Bertempat di : Ruang Rapat Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian

 

Acara ini di adakan pada Hari Jumat 20 Desember 2013  bertempat di Ruang Rapat Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Hadir sebagai pembicara Direktur Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI Dra. Elin Herlina, Apt yang didampingi oleh Bapak Suroso Natakusuma selaku Ketua Umum PIPIMM serta Bapak Franky Sibarani Sekjen PIPIMM dan GAPMMI. Dalam Acara Media Briefing ke-2 di tahun 2013, kali ini PIPIMM mengusung tema Review Isu Industri Makanan dan Minuman di Tahun 2013 serta Proyeksi Industri Makanan dan Minuman di Thaun 2014.

Acara yang dihadiri oleh teman-teman dari Media Pers diantaranya : Tribunnews.com, Food Review Indonesia, Bisnis Indonesia, Tempo, Liputan 6.com, Investor Daily, Ipotnews.com, Energitoday.com, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Reuters, Sinar Harapan, Wartawan Kementerian Perindustrian. Kegiatan Media Briefing seperti ini diadakan dalam rangka menjalin komunikasi yang kondusif dengan media massa serta untuk membantu menyebarluaskan informasi yang benar dan tepat terkait industri makanan dan minuman di Indonesia.

Dalam sambutannya Bapak Suroso selaku Ketua Umum PIPIMM menyampaikan bahwa keracunan makanan masih marak terjadi selama tahun 2013. Keracunan makanan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kontaminasi karena kurang memperhatikan higienitas dan sanitasi. Akibatnya makanan tercemar bakteri yang berdampak buruk bagi kesehatan. Dengan adanya hal ini, perlu ada tindak lanjut dari dinas terkait dan penerapan sanksi terkait keracunan makanan/pangan. Jangan sampai menjadi sanksi timpiring (tindak pidana ringan). Selanjutnya juga disampaikan mengenai temuan produk ilegal yang ditemukan di tahun 2013 ini. Selain diterapkan sanksi terkait produk ilegal, perlu adanya peran serta masyarakat terkait temuan produk ilegal. Dihimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Masyarakat sebagai konsumen juga diharapkan ikut andil dalam upaya penolakan produk pangan ilegal dan berbahaya. Apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan atau mempunyai informasi yang ingin disampaikan, agar menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM dengan nomor telepon 021-4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id dan ulpk_badanpom@yahoo.co.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen di BBPOM/BPOM di seluruh Indonesia.

Direktur Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI Dra. Elin Herlina, Apt menyampaiakn materi  mengenai Kebijakan Label Pangan. Beliau memaparkan bahwa Label Pangan dikatakan penting karena menjadi media sarana informasi, komunikasi antara produsen dan konsumen serta untuk identifikasi (pembeda antar label pada pangan). Syarat yang utama label pangan adalah tidak menyesatkan dan harus benar. Hal ini terdapat dalam peraturan label dan iklan pangan. Beberapa regulasi global mengatur bahwa keterangan label wajib menggunakan bahasa setempat, diantaranya Indonesia menetapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia karena kita harus mengerti mengenai produk pangan itu sendiri. Konsep regulatori pengawasan adalah berkaitan dengan label/penandaan. Dasar hukum mengenai label pangan antara lain terdapat dalam UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP RI No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Ibu Elin juga menyampaikan bahwa yang sedang digalakkan BPOM saat ini adalah terkait pengawasan label sesuai dengan KaBPOM tahun 2011. Diharapkan pengawasan label pangan ini dapat mempersiapkan AEC (ASEAN Economic Community) atau masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari tahun 2012. Banyak pelabuhan tikus ditemukan produk TIE (tanpa izin edar) atau TMK selain itu juga masuk barang-barang besar berupa alat kesehatan dan elektronik sehingga pelabuhan tikus menjadi pelabuhan kucing. Oleh karena itu, sebagai penutup diperlukan (1) pengaturan tentang label untuk melindungi konsumen sehingga informasi pada label benar dan tidak menyesatkan serta melindungi pelaku usaha, yaitu menciptakan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, (2) penguatan stakeholder termasuk asosiasi dalam rangka pengawasan pangan TIE, (3) penegakan hukum mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketentuan label akan segera diberlakukan. Sebagai tindak lanjut terdapat MoU 8 unit teknis tgl 18 Desember 2013 akan ditindaklanjuti dengan penguatan pengawasan terpadu, baik di pintu masuk, perbatasan maupun di peredaran. Keterpaduan antar instansi terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas layanan perlindungan konsumen, khususnya kesehatan masyarakat atas peredaran produk ilegal dan untuk meningkatkan daya saing.

Acara makin meriah ketika Pak Franky selaku Sekjen PIPIMM dan GAPMMI menyampaikan paparan materi mengenai Tantangan Industri Makanan dan Minuman di tahun 2014. Beliau menyampaikan bahwa industri kita mengalami pertumbuhan secara nasional sekitar 6,02% di tahun 2013. Harga komoditi pun mengalami kenaikan jauh antara lain di sektor sawit, karet, dll. Dan masalah pengangguran naik berjumlah 65 ribu di Jakarta, 40 ribu di industri sepatu, dan 44 ribu di industri tekstil. Dari jumlah 56 juta UMKM yang ada di Indonesia, 70%-nya adalah industri pangan. Industri, terutama UMKM harus bersiap menghadapi AEC dan tantangannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan dan bukan lokakarya sesaat bagi UKM. Jika di tahun 2015, UKM Indonesia tidak berkembang, produk impor akan membanjiri negara. Bahkan di tahun 2015, UKM Indonesia banyak yang akan gulung tikar karena kalah akan daya saing. Produk dalam negeri harus bersaing dengan produk luar dengan mutu dan harga yang lebih baik.

Tantangan di tahun 2014 selain itu adalah terkait tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan I3 yang rencana akan naik sebesar 38,9%. Pasalnya, biaya listrik berkontribusi sebesar 5 sampai 10 persen bagi harga pokok produksi. Diperkirakan kenaikan TDL akan mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman sebesar 10 sampai 15 persen. Selain TDL, harga gas juga berpotensi naik. Nilai tukar rupiah juga semakin terus menurun pada akhir tahun 2013 ini, yang tidak mendukung industri untuk dapat berkembang. Namun, Pemilu dapat memberi harapan atau dorongan yang baik di tahun 2014. Info dari BI memperkirakan akan beredar Rp.44 Triliun ke daerah. Dihimbau kontestan pemilu dalam mengadakan event, menggunakan produk dalam negeri untuk konsumen. Mewaspadai produk ilegal tahun depan masyarakat juga diminta untuk terus mewaspadai dengan teliti produk makanan dan minuman ilegal yang tidak sehat, dan mengkonsumsi produk dengan indentifikasi yaitu mempunyai ijin edar berupa ML/MD dan menggunakan label bahasa Indonesia. Peningkatan temuan TIE dan TMK yang tinggi di tahun 2013 bukan hal yang buruk hal ini justru menandakan adanya pengawan yang baik. Namun, bagaiman aselanjutnya mengatasi kejadian tersebut. Disarankan kalau publik melaporkan temuan produk ilegal dapat diberikan insentif dan pedagang yang menjual produk ilegal diberikan disinsentif. Secara aturan pemerintah sudah cukup, namun perlu pengawasan dari bea cukai, masyarakat dan juga mengawasi pedagang yang memperdagangkan produk ilegal.

Kegiatan seperti ini dirasa cukup penting untuk terus diadakan secara rutin dan berkelajutan, dengan saling berdiskusi antara  Media Pers, Asosiasi, Pelaku Industri serta Pemerintahan agar informasi yang nantinya akan disampaikan kepada khalayak umum sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada yang dikurangi atau ditambahkan.