Artikel

Regulasi Seputar Pelabelan dan Klaim

Posted On : 2014-05-26 07:33:55

Label merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pangan olahan. Label mempunyai berbagai manfaat, baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Label dapat digunakan di antaranya sebagai sarana informasi, edukasi, promosi, dan identifikasi. Keterangan atau informasi yang dimuat dalam label harus jelas, mudah dimengerti oleh masyarakat, benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 18/2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

 

Pelabelan sudah dituangkan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam regulasi teknis, bahkan dalam Undang-undang No.18/2012 tentang Pangan yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang No.7/1996 secara jelas juga mencantumkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label pangan memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; keterangan tentang halal; dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 69/1999 dijelaskan pula bahwa pencantuman label tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Di samping itu, informasi yang dicantumkan pada label harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. Akan tetapi, dalam pengaturan tersebut terdapat pengecualian, yaitu untuk produk pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keretangan; produk pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan produk pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah). Ketentuan teknis lebih lanjut tentang pelabelan pangan olahan diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (http://jdih.pom.go.id/shpwpdf.php?u=799). Dalam regulasi ini diuraikan lebih rinci tentang tata cara pencantuman label baik menyangkut tulisan, gambar, ukuran huruf, keterangan tambahan, peringatan, pelabelan untuk pangan tertentu dan bahan tambahan pangan termasuk hal-hal yang dilarang dicantumkan.

Di sebagian kalangan produsen pangan, ketentuan tentang label dan klaim bukan merupakan sesuatu yang baru. Namun berdasarkan data kemampuan UMKM pangan khususnya terkait pemahaman tentang label masih perlu upaya bimbingan dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman UMKM pangan. Di samping itu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat gap dalam implementasi ketentuan pelabelan pangan. Data BPOM tentang hasil pengawasan label selama periode 2009-2013 ditunjukkan pada Gambar 1.

 

Pelanggaran pada label antara lain tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak mencantumkan masa kedaluarsa, informasi menyesatkan, dan lain-lain. Pelanggaran pada label pangan dapat dikenakan sanksi berupa Sanksi Pidana dan/atau Sanksi Administratif sesuai Peraturan yang berlaku.

Klaim juga merupakan salah satu konsumen yang dicantumkan pada label. Ketentuan pencantuman klaim telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim Dalam Label Dan Iklan Pangan Olahan (http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=38) sebagaimana telah diuraikan juga dalam FOODREVIEW Edisi Juli 2012. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang  baru tentang klaim pada label, namun regulasi sedang direview dengan memperhatikan inovasi, perkembangan regulasi global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekedar mengulas kembali bahwa pada prinsipnya klaim harus disampaikan secara benar dan tidak menyesatkan. Klaim apa saja yang diizinkan, produk pangan apa yang boleh diklaim, persyaratan klaim, hal-hal yang dilarang, tata cara pengajuan klaim baru selengkapnya dapat dilihat dalam Peraturan tersebut. Meskipun komponen/ingridien dan klaim baru belum diatur dalam regulasi yang ada, tetap terbuka peluang untuk digunakan dalam produk pangan asalkan didukung oleh bukti ilmiah yang sahih.

Tren pendaftaran di Badan POM untuk pangan olahan yang mecantumkan klaim selama periode 2009-2013 menunjukkan bahwa pendaftaran pangan yang mencantumkan klaim mengalami kenaikan dari tahun 2009 s/d 2011. Namun dari tahun 2012 s/d 2013 pendaftaran pangan yang mencantumkan klaim mengalami penurunan (lihat Gambar 2). Penurunan ini antara lain disebabkan oleh revisi peraturan pada tahun 2011, klaim yang belum didukung oleh bukti ilmiah konklusif, overclaim dan lain-lain.

 

Sesuai dengan PP 69/1999 tentangLabel dan Iklan Pangan, pangan yang mencantumkan klaim gizi/kesehatan wajib disertai dengan pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label (Informasi Nilai Gizi). Ketentuan pencantuman tersebut dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.06.51.0475 tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi (http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=25) dan Peraturan Kepala Badan POM No.HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM No.HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan (http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=45).

Dalam rangka melindungi dan mencerdaskan konsumen, diharapkan peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi acuan bagi semua pihak terkait terutama bagi produsen dan pemerintah.

 

Oleh Yusra Egayanti

Direktorat Standardisasi Produk Pangan Badan POM RI

Sumber: Majalah FOODREVIEW INDONESIA | Vol. IX/No. 05/ Mei 2014